Anis berpendapat, di setiap instansi pemerintahan sebenarnya sudah ada sebuah aturan terkait hal apa saja yang sepatutnya ditampilkan oleh seorang pejabat publik dalam media sosial tersebut. Namun, sayangnya hal ini kerap dilanggar dan tidak ada penegakkan aturan secara tegas, sehingga permasalahan serupa terulang kembali.
“Kalau untuk aparat tertentu sebenarnya cukup ketat, mengenai hal tersebut. Tapi nyatanya akhir-akhir ini juga tergoda dengan gaya hidup yang harus menunjukkan bahwa status sosial seseorang itu sekarang tidak lagi ditunjukkan dengan kepemilikkan secara nyata, tapi bagaimana di medsos-nya. Ini cukup memprihatinkan juga kalau kemudian kita tidak lagi bisa berpegang pada norma-norma yang idealnya sekali lagi untuk kita laksanakan,” tuturnya.
Meski begitu, ia melihat bahwa keberadaan media sosial dalam konteks permasalahan ini memiliki dampak yang positif. Masyarakat, katanya, bisa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, agar bisa berjalan dengan cukup baik. Namun, di sisi lain ruang privasi si pejabat itu sendiri menjadi tipis. Maka dari itu, menurutnya, penting untuk dilakukan sebuah edukasi bagi seorang pejabat publik untuk lebih bijak dalam memilah apa saja yang harus dipertontonkan kepada masyarakat melalui media sosial masing-masing.
