“Hukum itu hanya sebagian dari pengontrol. Sementara sebagian besar lainnya ada di sini (di hati). Itu yang disebut integritas,” jelas Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud kembali mengajak berbagai pihak untuk menyempatkan diri membaca buku “Etika Pemerintahan”.
Pasalnya, menurut pengamatannya kebanyakan birokrat yang membaca buku umumnya berasal dari kalangan intelektual, seperti dosen ataupun peneliti. Ini juga ditambah dengan data dari UNESCO yang menyatakan minat baca di Indonesia tergolong rendah.
Dengan demikian, kata Mahfud, para pegiat di MIPI memiliki pekerjaan rumah agar juga mampu mengajak publik dan masyarakat luas untuk membaca buku. Terlebih tingkat peradaban manusia dinilai sangat dipengaruhi oleh seberapa besar seseorang membaca.
“Etika pemerintahan bukan hanya penting, tapi juga prasyarat good and clean government. Jika kita masih banyak menemukan korupsi, hal itu menunjukkan etika pemerintahan kita belum diimplementasikan dengan baik. Jadi jangan hanya menaati hukum, tetapi juga menaati etika di atas hukum yang menjadi sumber dari hukum itu sendiri,” pungkasnya.
