Apalagi, sambung Ateh, saat ini telah memasuki tahap akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga upaya pengawalan akuntabilitas harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya guna memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.
“Untuk menghasilkan manfaat optimal dan menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan, mutlak dibutuhkan upaya lebih dari seluruh elemen di BPKP,” ujar pria mengenakan batik merah corak lengan panjang itu.
Dirinya meyakini dan percaya BPKP bakal menjadi suar pengawalan akuntabilitas di Indonesia. BPKP sebagai auditor internal harus mampu menjadi penerang bagi para pemangku kepentingan dalam mengarungi gelombang dan badai yang dihadapi.
Selain itu, BPKP harus menjadi harapan bagi instansi pemerintah sebagai pemberi solusi atas permasalahan akuntabilitas yang dihadapi.
“Saya optimis BPKP dapat memenuhi ekspektasi terhadap pengawalan keuangan dan pembangunan di Indonesia serta BPKP sangat kapabel dalam menjawab espektasi tersebut,” pungkas Ateh. (Joesvicar Iqbal)
