Lebih lanjut, Kepala BNPB mengajak seluruh unsur dalam pentaheliks untuk dapat meningkatkan koordinasi agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif dan efisien.
“Bagi perusahaan terkait dengan perkebunan dan lahan berpotensi mengalami karhutla, silakan dapat menyiapkan tim siaga dan peralatan operasi darat maupun udaranya sendiri,” tambahnya.
Terakhir, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah untuk tegas melakukan penegakkan hukum bagi oknum yang melakukan pembakaran lahan sengaja.
“Tidak ada lagi peraturan daerah yang memperbolehkan, dengan alasan apapun, membuka lahan dengan cara membakar,” tukasnya.
Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 29 Mei 2023 hingga 10 November 2023 untuk mengoptimalkan operasi penanganan karhutla.
Menindaklanjuti status tersebut, Pemerintah Provinsi telah mengaktifkan 35 pos lapangan satgas pengendali karhutla sejak 31 Mei 2023. Personilnya terdiri dari Babinsa/Babinkamtibnas, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, organisasi masyarakat peduli api, tagana, dan relawan lainnya setiap harinya melakukan patroli, sosialisasi, operasi, dan pemadaman dini karhutla.
