“Penundaan lebih lanjut hanya akan menjadi amunisi bagi pihak oposisi untuk menyerang,” kata Teuku Rezasyah, analis hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, dilansir voaindonesia. Rezasyah menambahkan bahwa kemunduran itu akan menodai kredibilitas China untuk mengembangkan dan melaksanakan proyek-proyek besar di kawasan tersebut.
Berbulan-bulan sebelum peluncuran komersial yang diusulkan pada bulan Agustus, proyek ini dilanda masalah baru. Menurut dokumen presentasi setebal 48 halaman yang dievaluasi oleh Reuters, para peserta konsorsium China menginginkan sertifikat kelayakan operasional penuh untuk jalur tersebut meskipun stasiunnya belum lengkap.
Sebaliknya, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan — Mott MacDonald, Price Waterhouse Coopers (PwC) dan firma hukum lokal Umbra — telah menyarankan bahwa operasi komersial penuh hanya dapat dimulai pada Januari 2024, menurut laporan “Pembaruan Kemajuan” tertanggal 14 Mei.
“Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember,” kata laporan yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu.
