“Ada pembicaraan dengan Pak Menteri (Mendagri) dalam rangka sinergitas ini, ada juga kawan-kawan yang bicara, walaupun dilaksanakan di bulan November, tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita menata pelaksanaan pelantikan itu tidak berlarut-larut,” tandasnya.
Adapun Dosen FISIP Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando memberikan komentar, ketika jadwal Pilkada dimajukan semisal dari bulan November menjadi September atau Agustus, maka diperlukan langkah siap-siap dan berjaga-jaga terkait potensi persoalan yang mungkin terjadi. Jangan sampai malah menggali masalah lain.
Potensi konflik tersebut menurutnya bisa berisiko, karena volume kerja penyelenggara Pemilu jadi dobel. Untuk itu, jika dimajukan, harus memikirkan beban kerja dari penyelenggara pemilu. (bam)
