Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik signifikan ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan besar dari unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik. Situasi ini sangat sensitif dan berpotensi berujung pada kerusuhan dan konflik.
Panglima TNI Wiranto saat itu memiliki peran penting dalam memastikan kedaulatan negara tetap terjaga selama masa peralihan kekuasaan. Ia pun harus memastikan agar situasi tetap terkendali dan tidak berujung pada konflik bersenjata atau kekacauan yang lebih besar.
Langkah Wiranto yang mendukung proses peralihan kekuasaan dengan menjaga stabilitas dan mengkoordinasikan langkah-langkah bersama dengan pihak sipil, termasuk DPR, untuk mencari solusi yang damai dan stabil. Itu merupakan hal yang perlu dan penting dilakukan, meskipun kemampuan ini tak dimiliki oleh semua personel.
Tak hanya pada wilayah peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Presiden Habibie, Panglima TNI Wiranto saat itu juga memainkan peran dalam menjamin keamanan selama proses pelantikan Presiden yang baru, BJ Habibie, serta selama periode awal kepemimpinan Habibie. Langkah Wiranto ini sangat membantu menjaga stabilitas selama transisi politik yang sensitif saat itu.
