Oleh: Agusto Sulistio, mantan Kepala Aksi dan Advokasi PIJAR (era 1990an) dan Lembaga Kajian Strategis Rakyat (1998 – 2001).
IPOL.ID – Presiden Jokowi telah menginformasikan pergantian Panglima TNI ke Komisi I DPR-RI. Jabatan Panglima TNI yang saat ini diemban oleh Jenderal TNI (AL) Yudo Margono akan segera memasuki masa pensiun pada akhir November 2023.
Sumber terpercaya mengkonfirmasi bahwa Jenderal TNI (AD) Agus Subiyakto yang baru saja menjabat KASAD pada 25 Oktober 2023, akan menggantikan posisi Yudo Margono.
Rotasi atau pergantian Panglima TNI adalah hal wajar untuk memastikan proses regenerasi di lingkungan TNI berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan konstitusi dan tantangan tugas ditengah ancaman yang kiat meningkat.
Setahun lalu, dalam forum diskusi rutin Indonesia Democracy Monitor yang dipimpin Dr Hariman Siregar, penulis menanyakan tentang variabel penting jelang Pemilihan Presiden 2024. Jawabannya adalah, Panglima TNI yang menjabat disaat Pilpres 2024 nanti berlangsung.
Jawaban tersebut sangat menarik untuk dikaji, sehingga penulis menganggap perlu menganalisanya guna melihat peta tantangan dan ancaman pasca Pilpres 2024 tahun depan.
Rotasi pergantian Panglima TNI jelang pilpres 2024 saat ini menjadi sangat penting dan strategis dibanding dengan pergantian Panglima TNI sebelumnya. Seperti yang sudah-sudah setiap pelaksanaan Pilpres atau pergantian kekuasaan menyebabkan situasi politik memanas akibat terjadinya perbedaan pandangan politik di seluruh lapisan masyarakat.
Namun jelang pilpres 2024 penulis menilai keadaan sangat berbeda dengan pilpres sebelumnya. Itu sebabnya jabatan Kasad Agus Subiyakto akan dipercepat, untuk segera naik jabatan sebagai Panglima TNI, jabatan yang jauh lebih kompleks dan penting.
Walau terkesan buru-buru, kita perlu memahami langkah Presiden yang kini tengah menghadapi berbagai persoalan besar dan prinsip didalam negeri. Itu sebabnya Jokowi memindahkan Agus Subiyakto dari posisi Kasad ke posisi Panglima lebih cepat, dari biasanya jabatan Kasad rata-rata dijalani satu tahun. Namun jika tak ada perubahan Agus Subiyakto hanya menjabat sebagai Kasad satu bulan lebih.
Walaupun demikian, kita tak bisa memastikan apakah Agus Subiyakto setelah menjadi Panglima akan sampai masa pensiun, atau detik-detik jelang pelaksanaan Pilpres 2024 ia pun diganti. Ini semua kembali kepada diri Presiden Jokowi, sejauh mana Panglima TNI khususnya, dan Kapolri dapat meyakinkan diri Jokowi.
Bagaimana pun Presiden Jokowi pasti mengharapkan Panglima TNI yang loyal dan dapat dipercaya diakhir masa jabatannya sebagai presiden akan segera berakhir. Terlebih Jokowi selama 10 tahun menjalankan pemerintahan tak pernah lepas dari pro-kontra.
Lebih lanjut penasehat ABRI era Reformasi, juga Menko Kabinet Jokowi periode ke 2, Dr Rizal Ramli telah menyampaikan bahwa perekonomian di Indonesia tidak mencapai harapan rakyat juga janji kampanye Jokowi. Kemudian Bang RR, panggilan akrabnya menduga Jokowi berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan dinasti politik. Tentu fakta yang disampaikan Bang RR bisa menjadi perenungan khusus bagi Jokowi diakhir masa jabatannya.
Sejarah Panglima TNI dimasa Peralihan.
Saat reformasi tahun 1998, jabatan Panglima TNI yang diemban oleh Jenderal TNI (AD) Wiranto saat itu sangat penting.
Wiranto saat itu memainkan peran penting selama masa peralihan kekuasaan di Indonesia, terutama dalam menjaga keselamatan Presiden Soeharto. Ini adalah salah satu contoh konkrit bagaimana peran Panglima TNI dapat sangat signifikan dalam konteks perubahan politik.
Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik signifikan ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan besar dari unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik. Situasi ini sangat sensitif dan berpotensi berujung pada kerusuhan dan konflik.
Panglima TNI Wiranto saat itu memiliki peran penting dalam memastikan kedaulatan negara tetap terjaga selama masa peralihan kekuasaan. Ia pun harus memastikan agar situasi tetap terkendali dan tidak berujung pada konflik bersenjata atau kekacauan yang lebih besar.
Langkah Wiranto yang mendukung proses peralihan kekuasaan dengan menjaga stabilitas dan mengkoordinasikan langkah-langkah bersama dengan pihak sipil, termasuk DPR, untuk mencari solusi yang damai dan stabil. Itu merupakan hal yang perlu dan penting dilakukan, meskipun kemampuan ini tak dimiliki oleh semua personel.
Tak hanya pada wilayah peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Presiden Habibie, Panglima TNI Wiranto saat itu juga memainkan peran dalam menjamin keamanan selama proses pelantikan Presiden yang baru, BJ Habibie, serta selama periode awal kepemimpinan Habibie. Langkah Wiranto ini sangat membantu menjaga stabilitas selama transisi politik yang sensitif saat itu.
Potensi ancaman Internasional
Pergantian Panglima TNI dapat diartikan sebagai respon atas situasi politik dalam negeri, serta situasi dunia. Bahwa secara nyata situasi perang Ukrain Sovyet (Rusia) yang masih berkecamuk, dan masih menyisakan dampak ekonomi di seluruh dunia.
Ketegangan di Palestina yang saat ini masih terus dilakukan Israel khususnya di Jalur GAZA, memicu protes dan unjuk rasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Demonstrasi ini bisa berkembang menjadi kerusuhan atau bentrokan dengan pihak berwenang, yang berpotensi mengancam ketertiban dan keamanan dalam negeri. Hal ini terjadi jika Negara atau Pemerintah Indonesia tidak bijak dalam mensikapi reaksi masyarakat terkait serangan Israel ke Jalur Gaza.
Konflik di Palestina bisa mempengaruhi pandangan sebagian individu atau kelompok di Indonesia, akibat kebijakan dalam negeri yang tidak seimbang dalam mensikapi soal Israel dan Palestina. Perlu diingat mayoritas pemeluk agama islam terbesar di dunia adalah Indonesia.
Ketegangan internasional seperti ini dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan dalam kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.(Yudha Krastawan)
