“Dua kali pilpres kami selalu dukung. Tapi, dua periode Jokowi berjalan, tidak ada keberpihakan kepada petani tembakau,” katanya.
Bukti ketidakberpihakan yang paling kasat mata, kata Agus, adanya kenaikan cukai rokok tiap tahun. Tentu saja, imbasnya kepada melemahnya pembelian tembakau lokal.
Selain itu, yang menjadi catatan dari APTI adalah bahwa Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024. Isinya, tak satu pun pasal bernada melindungi keanekaragaman budidaya tembakau di tingkat petani.
Kebijakan pemerintah yang mengecewakan
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa di era Jokowi memang tidak ada aturan yang cenderung berpihak kepada petani tembakau.
“Ya, karena pemerintahan sekarang, dinilai tidak berpihak kepada petani tembakau yang jumlahnya 24 juta jiwa (apabila dihitung bersama dengan keluarga inti). Padahal, bicara tembakau itu tidak hanya soal rokok. Kan bisa dikembangkan untuk produk lain, atau diekspor ke luar negeri, seperti Afrika atau negara lain,”ujar Trubus.
