IPOL.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyetujui permohonan rehabilitasi lima tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika (narkoba).
“Permohonan rehabilitasi kelima tersangka disetujui berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Dari kelima tersangka, dua di antaranya berasal dari Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Keduanya atas nama M Chairil Basyar bin Andriansyah dan Roni Andika Saputra bin Samsual.
Sedangkan tiga tersangka lainnya berasal dari Kejaksaan Negeri Jember. Ketiganya atas nama Anang Taufan bin Anang, Mahmud dan Wahyu Candra Prasetyawan.
Kapuspenkum menjelaskan alasan permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka disetujui. Di antaranya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para tersangka positif menggunakan narkotika. Lalu, berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user).
“Para tersangka ditangkap atau tertangkap tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari,” katanya.
Selain itu berdasarkan hasil asesmen terpadu, para tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika.
“Para tersangka itu juga belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang,” jelas Sumedana.
“Ada surat jaminan para tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya,” tambahnya.
Atas disetujuinya permohonan rehabilitasi para tersangka tersebut, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana pun langsung memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara.
“Hal itu berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” pungkas mantan Wakajati Bali itu.(Yudha Krastawan)