“Pembiayaan turun drop 41,5%. Ini berarti kita hanya merealisir 58,4% dari APBN awal atau 96,6% dari Perpres 75,” jelas Menkeu.
Dari jumlah realisasi pembiayaan utang, sebesar Rp308,7 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto dan Rp98,2 triliun berasal dari pinjaman. Dalam APBN 2023 awal, pembiayaan dari SBN ini didesain mencapai Rp712,9 triliun. Pada tahun 2022, penerbitan SBN mencapai Rp658,8 triliun.
“Jadi dalam hal ini APBN 2023 ditutup dengan kontraksi atau turun secara drastis. Penerbitan SBN neto sebesar 53% dropnya,” tandas Menkeu.
Di sisi lain, Pemerintah juga melanjutkan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional. (ahmad)
