Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dari aspek regulasi, dukungan hukum untuk menerapkan cyber notary di Indonesia sudah terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik. Apalagi semenjak diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Kita patut mengapresiasi langkah progresif dalam Undang-Undang ITE 2024, yang menghapus ketentuan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE lama; dan menggantinya dengan norma baru yang secara tegas mengatur e-evidence. Namun, melihat kompleksitas perkembangan teknologi, kita perlu mempertimbangkan penambahan regulasi yang khusus mengatur tentang Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau pembuatan Peraturan Pemerintah yang terfokus pada aspek ini, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendalam,” kata Bamsoet.
