IPOL.ID – Bawaslu meminta anggotanya di tingkat provinsi membuat laporan pemetaan wilayah rawan konflik. Pemetaan mencakup kerawanan Pilkada 2024 di kabupaten dan kota hingga ke desa bahkan tempat pemungutan suara (TPS).
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai data peta kerawanan Pemilihan 2024 harus tepat serta sesuai kebutuhan. “Seluruh (Bawaslu) provinsi dan kabupaten dan kota memiliki kewajiban membuat pemetaan kerawanan,” kata Lolly, Sabtu (29/6/2024).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI itu menilai pada setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal kerawanan.
“Contohnya, peta kerawanan di Bekasi pasti berbeda dengan peta kerawanan yang ada di Cirebon atau pun wilayah lainya,” paparnya.
Selain itu, Lolly juga meminta para koordinator divisi pencegahan berpikir secara lateral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lolly menjelaskan cara berpikir ini merupakan cara berpikir menyelesaikan masalah dengan cara-cara luar biasa, kreatif hingga di luar kebiasaan.
“Di dalam kontestasi pemilihan ini, cara berpikir pengawas pemilu mesti out of the box,” katanya.(sofian)
