Pemerintah sendiri telah menetapkan penurunan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak sebagai prioritas dalam “Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan pada Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia Tahun 2017-2030”.
Berbagai upaya terus dijalankan oleh pemerintah, termasuk memperluas edukasi terkait katarak serta meningkatkan kualitas dan cakupan deteksi dini dan operasi katarak secara cepat dan optimal.
Ketua Seksi Penanggulangan Buta Katarak (SPBK) PERDAMI, dr. Ahmad Ashraf Amalius, MPH, Sp.M(K), M.Kes menambahkan, Problem pelayanan katarak adalah A, awareness; B, barriers of surgery; C, cost; dan D, distance.
Kerja sama lintas sektoral sangatlah penting. Kami di PERDAMI selalu berdampingan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, seperti JEC, dalam membantu masyarakat Indonesia terbebas dari gangguan penglihatan dan kebutaan akibat katarak.
Ini selaras dengan visi kami untuk meningkatkan kualitas kesehatan mata rakyat Indonesia. Salah satu langkah penting adalah edukasi mengenai pemeriksaan mata rutin, yang krusial untuk pencegahan dan penanganan dini. ” Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat menekan angka kebutaan akibat katarak. Sinergi antara edukasi dan layanan medis yang optimal adalah kunci mengatasi masalah ini,” jelasnya.
