IPOL.ID – Faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menjaga kelancaran Pilkada serentak 2024.
Diharapkan, pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah selama gelaran Pilkada 2024.
Permintaan ini disampaikan Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.
“Kami mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai,” kata Hadi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, Selasa (30/7).
Dikatakan Menkopolhukam, saat ini persiapan sudah berjalan dengan baik. Termasuk, sambungnya lagi menyangkut persoalan anggaran.
“Hingga saat ini semua berjalan sesuai rencana. TNI dan Polri berkewajiban untuk memberikan keamanan selama tahapan Pilkada 2024,” katanya.
Selain itu, sambung dia dalam menghadapi pilkada aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas.
“Aparat keamanan TNI Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri,” jelas purnawirawan Marsekal TNI AU ini.
Mantan Panglima TNI ini mengingatkan ancaman polarisasi sosial dan politik menjelang Pilkada Serentak 2024.
“Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan ancaman baik ancaman misinformasi dan polarisasi sosial, politik dan akan mengganggu proses demokrasi, apabila kita tidak lakukan mitigasi,” jelas Hadi.
Karena itu, Hadi mengatakan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, semua pihak harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik Kementerian dan Lembaga atau instansi melalui sinergitas.
“Semua mesti menyamakan persepsi selesai sebelum pelaksanaan pilkada serentak nantinya di bulan November Tahun 2024,” tutupnya.(sofian)
