Dia menyarankan pembangunan IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga ambisi untuk mambangun kota berkelas dunia bisa terwujud.
Dia juga memahami sikap Presiden Jokowi yang masih belum menandatangani Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, karena sarana infrastruktur dasar kota yang juga belum selesai. Dia menilai akan lebih bijaksana jika Jokowi menyerahkan sepenuhnya keberlanjutan mega proyek ini kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia menduga bahwa Pak Prabowo Presiden terpilih di 2024 belum akan fokus pada pembangunan IKN, dan lebih mengutamakan janji-janji politiknya terlebih dahulu dalam menjalankan pembangunan di tanah air. Hal itu, sambungnya, tercermin dari anggaran di Kementerian PUPR di 2025 turun drastis.
“Bahkan lima tahun ke depan bisa dikatakan belum ada kepastian untuk pindah ke sana, karena bisa jadi pemerintahan yang baru prioritasnya tidak di pembangunan IKN. Itu harus digarisbawahi dengan adanya pengurangan anggaran, kesiapan dari pemerintahan baru apakah mau pindah atau tidak, harusnya perpres itu diserahkan, bukan ditunda ya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru untuk ditandatangani atau tidak. Itu urusan pemerintahan baru,” jelasnya.
