IPOL.ID – Ketua Komisi II DPR, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah dalam menyiapkan strategi matang pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai, rencana besar ini membutuhkan konsolidasi yang kuat, terutama dalam menghadapi tantangan ketersediaan hunian.
Dalam rapat kerja bersama Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/4), Rifqinizamy merespons pernyataan Otorita IKN yang mengklaim siap menerima pemindahan ASN hingga 2028.
Namun, dari sisi infrastruktur, baru sekitar 13 ribu unit hunian yang tersedia, jumlah yang dinilai jauh dari cukup.
“Otorita IKN menyatakan bahwa sampai dengan 2028 mereka siap untuk menerima kepindahan ASN, baik di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif hanya saja hunian yang disiapkan sekitar 13 ribu sementara jumlahnya jauh lebih besar daripada itu,” ujarnya.
Menanggapi situasi itu, Komisi II DPR mendesak pemerintah segera merumuskan strategi pemindahan, termasuk soal insentif dan skema penyediaan hunian bagi ASN.
