“Tolong kebutuhan dasar betul-betul diyakinkan terpenuhi,” tutur Kepala BNPB, Suharyanto pada rakor yang dihadiri Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Masih pada jangka pendek, Kepala BNPB juga menekankan pada pendataan kerusakan. Meski saat ini terdata rumah rusak sebanyak 25 unit, tidak menutup kemungkinan masih ada rumah yang mengalami rusak sedang dan ringan.
“Kebijakan Presiden tidak hanya rusak berat yang diperhatikan, tetapi rusak sedang dan ringan pun itu menjadi pokok perhatian,” ujarnya.
Kepala BNPB mengatakan, pendataan tidak hanya menyasar pada sektor perumahan tetapi juga fasilitas publik sehingga pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pemulihan infrastruktur.
Pada kebijakan jangka menengah, BNPB akan membantu pemetaan atau survei kebutuhan. Ini bertujuan untuk memetakan topografi dan kondisi alam berpotensi terhadap ancaman bahaya ke depan. Antisipasi tersebut perlu dipertimbangkan dengan pembangunan sistem peringatan dini banjir lahar dingin dan banjir bandang.
