“Jokowi tak pernah hadir karena kebijakan luar negerinya pragmatis. Baginya, forum bilateral lebih penting karena lebih konkret hasilnya secara ekonomi untuk investasi dan infrastruktur,” ujar Rosyidin kepada BenarNews.
“Diplomasi tak maksimal”
Dafri menambahkan ketidakhadiran Jokowi dalam Sidang Umum PBB membawa konsekuensi negatif dan membuat perjuangan diplomasi Indonesia tidak maksimal. Meskipun Menteri Retno sudah berperan maksimal, namun tanpa kehadiran kepala negara upayanya tidak efektif.
“Misalnya soal Myanmar. Bu Retno sudah maksimal, tapi belum ada hasilnya. Mungkin hasilnya berbeda jika Presiden Jokowi yang hadir,” ujar dia pada BenarNews.
Absennya Jokowi, kata dia, juga membuat Indonesia gagal memanfaatkan modal besar Indonesia dalam diplomasi global tidak maksimal, misalnya tidak bisa menggunakan kekuatan sebagai negara muslim terbesar untuk memberikan tekanan pada isu-isu global.
“Dulu kita lihat Presiden Soekarno bisa menghimpun negara dunia ketiga, menggelar berbagai konferensi dan dunia percaya. Seharusnya kita sekarang juga bisa seperti itu,” ujar dia.
