Menurutnya, Jakarta bukan soal kekurangan ide, dan atau kurang gagasan, melainkan kurangnya eksekutor. Setiap lapak di Jakarta ada mafianya. Ada kepentingan besar di belakangnya.
Makanya waktu itu Pak Ahok keras dalam mengambil kebijakan.
“Penyusunan APBD Jakarta ketika itu pun transparan,” jelas Michael.
Kelas Menengah ini, lanjut dia, jangan sampai jatuh ke bawah. Dulu ada debat soal Formula E, dan soal Reklamasi.
“Kita harap pemimpin Jakarta ke depan dapat membawa inspirasi”.
Sementara itu, Usamah Abdul Azis, Staf Khusus Anies Rasyid Baswedan menambahkan, soal Kelas Menengah, memiliki pandangan bicara rakyat kecil, penindasan dan kelaparan.
Dulu (ketika Anies memimpin Jakarta) bagaimana Kelas Menengah dapat bekerja dengan nyaman dan pengeluaran bulanan dapat diperhemat, diperkecil.
Mau anak SCBD, dan lainnya masalahnya transportasi. Dulu CSW belum terhubung MRT dan Transjakarta, akhirnya pada masa Anies itu terhubung semua.
Masalah kedua, hunian yang klasik maka dibuat rumah DP 0 persen. Secara program itu jalan. Yang punya rumah di Jakarta dihapuskan pajak PBB yang di bawah Rp2 miliar. Termasuk guru, dosen, ASN dan mantan pejuang Veteran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, merasakan itu semua.
