Lebih jauh lagi, ia menilai hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Baginya kondisi tersebut penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi dewan etik Persepi tidak melakukan ini.
“Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan dewan etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa Primary Sampling Unit (PSU) sekitar 60 PSU (50%) PSU Survei LSI di Pilkada Jakarta. Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” kata dia.
Kemudian Masduri juga menyoroti sikap dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking. Padahal ia sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
Ia merinci raw data sudah dikirimkan ke Dewan etik. Hanya saja dewan etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal.
“Itu sudah kami serahkan semua. Kami hanya diminta kalau ada tambahan keterangan dikirim dan kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard,” kata dia.
