Masduri juga sudah menjelaskan ke dewan etik Persepi bahwa survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi, bukan lagi survei manual menggunakan kuesioner kertas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dengan raw data kemudian jadi tolak ukur penyelidikan yang dilakukan oleh dewan etik.
“Kami tidak memahami apa yang dimaksudkan banyaknya perbedaan antara data awal dan data terakhir. Poltracking tidak mendapatkan penjelasan apapun tentang hal ini,” kata dia.
Masduri juga menganggap keputusan dewan etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Ia mengklaim Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data.
Dalam konteks perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta, Masduri turut menyoroti tiga hasil survei yang dilakukan anggota Persepi dalam waktu yang berdekatan. Survei LSI, lanjutnya, juga berbeda dengan Parameter Politik Indonesia (PPI). Padahal periode survei LSI dan PPI hanya berjarak 4 hari.
