Ia kemudian mempertanyakan mengapa Persepi hanya memanggil Poltracking dan LSI kemudian sudah mengambil keputusan.
“Sementara PPI tidak ikut disidang sebagaimana Poltracking dan LSI. Padahal hasil survei PPI mirip dengan survei Poltracking. Dewan etik Persepi mestinya bersikap adil dan imparsial. Memposisikan seluruh anggota Persepi secara setara,” kata dia.
Masduri kemudian membeberkan kiprah Poltracking lama terlibat dalam berbagai kegiatan survei sejak Pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pemilu 2019, Pilkada 2020, dan Pemilu 2024.
Ia menyinggung hasil Quick Count Poltracking paling presisi di antara anggota-anggota Persepi lainnya, termasuk dalam hasil Pilpres 2019 hasil survei hanya selisih 1 persen dan quick count selisih 0,52 persen dengan hasil resmi KPU.
“Paling presisi di antara berbagai hasil lembaga survei. Bahkan Quick count Poltracking di Pilkada Bengkulu 2020 selisih 0%. Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” kata Masduri.
