Ipol.idIpol.id
Aa
  • Home
  • News
  • Nasional
    • Jabodetabek
    • Jakarta Raya
    • Nusantara
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Kriminal
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Si Ipol
  • Opini
  • More
    • Video
    • Gaya hidup
    • Sosok
    • Tekno/Science
    • Galeri
    • Indeks Berita
Reading: Demokrat Tuding Penolakan PDIP Soal PPN 12 Persen Bermuatan Politis
Share
Ipol.idIpol.id
Aa
Cari berita disini...
  • Home
  • News
  • Nasional
    • Jabodetabek
    • Jakarta Raya
    • Nusantara
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Kriminal
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Si Ipol
  • Opini
  • More
    • Video
    • Gaya hidup
    • Sosok
    • Tekno/Science
    • Galeri
    • Indeks Berita
Follow US
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan IPOL.ID
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Ipol.id > Politik > Demokrat Tuding Penolakan PDIP Soal PPN 12 Persen Bermuatan Politis
Politik

Demokrat Tuding Penolakan PDIP Soal PPN 12 Persen Bermuatan Politis

Farih
Farih Published 25 Dec 2024, 15:14
Share
2 Min Read
Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron
Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron. Foto: dok. DPR
SHARE

IPOL.ID – Kritik yang dilontarkan Fraksi PDIP terkait dengan kenaikan pajak menjadi 12 persen dinilai bernuansa politis.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

Sebab, kata dia, PDIP ikut menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang mengatur kenaikan PPN 12 persen menjadi undang-undang pada 2021.

“Menurut saya, protes itu hanya politis saja. Karena jika melihat ke belakang, kawan-kawan dari PDIP juga sebetulnya yang menyetujui,” ujar politisi yang akrab disapa Hero itu, Rabu (25/12/2024).

Meski begitu, dia tidak ingin mencari kambing hitam atas bergulirnya kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Sebab UU HPP merupakan produk legislasi yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah.

“Saya tidak ingin mencari kambing hitam yang pasti bahwa ini adalah mana undang-undang yang telah diputuskan di gedung DPR, pemerintah bersama DPR,” paparnya.

Untuk itu, dia menilai yang harusnya diperdebatkan bukan setuju atau menolak kebijakan tersebut. Melainkan bagaimana memitigasi dan mengefektifkan kenaikan PPN 12 persen terhadap program-program pro rakyat.

“Ini yang penting menurut saya, supaya betul-betul kita bersama-sama tetap memperkuat fiskal negara karena mendapatkan pendapatan tambahan. Tapi pada sisi lain kita juga memperkuat pondasi ekonomi di kalangan tertentu sehingga mampu untuk bisa kita melakukan pengembangan ekonomi yang lebih baik ke depan,” tuturnya.

Dia pun menilai penerapan kenaikan PPN hanya untuk kategori barang mewah sudah menjadi bagian perencanaan pemerinta. Hal itu sambung dia untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari kenaikan PPN 12 persen.

“Saya kira ini sudah on the track, Pak Prabowo dengan perencanaan hanya memperlakukan pada kalangan orang yang berkemampuan dan kemudian menggeser, memperkuat, terhadap pembangunan ataupun terhadap program-program pro rakyat,” tandasnya.(sofian)

GN

Follow Akun Google News Ipol.id

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami
TAGGED: Demokrat, pidp, PPN 12 persen
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Copy Link
Previous Article Jokowi memberikan keterangan pers. Foto: BPMI Setpres Hasto Ditetapkan Jadi Tersangka, Jokowi Sebut Itu Proses Hukum
Next Article Benda diduga mortir yang ditemukan di Cilandak, Jakarta Selatan. Foto: Ist Geger Benda Diduga Mortir Ditemukan di Rumah Cilandak, Sempat Dikira Pajangan

TERPOPULER

TERPOPULER
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia kepada keluarga almarhumah Arinjani Novita Sari. Foto: BPJS Ketenagakerjaan
Ekonomi

Santunan JKK Rp494 Juta untuk Korban KRL, Negara Hadir di Tengah Duka

Jakarta Raya
Cegah Narkoba di Lingkungan Pendidikan, BNNP DKI Bentuk 3.717 Pelajar Sobat Ananda Bersinar
06 May 2026, 21:15
Jakarta Raya
Pramono Klaim Penurunan 52,58 Persen RW Kumuh di Jakarta
06 May 2026, 20:15
Headline
10 WNI Ditangkap di Saudi Terkait Haji Ilegal
06 May 2026, 20:41
Headline
Habiburokhman Sebut KUHAP Baru Jawaban Atas Desakan Reformasi Polri
06 May 2026, 21:41
Ipol.idIpol.id
Follow US

IPOL.ID telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 1084/DP-Verifikasi/K/IV/2023
https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers

Copyright © IPOL.ID. All Rights Reserved.

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan IPOL.ID
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Logo Ipol.id Logo Ipol.id
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?