IPOL.ID – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. “Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujarnya, mengutip Seasa
Menlu menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Menlu menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
