Namun, PBHI tak mau berhenti di apresiasi semata. Mereka juga menyentil agar Noel tak berhenti di aksi sidak. “Kondisi sekarang nggak main-main. Apalagi di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat, tekanan terhadap dunia kerja makin gila-gilaan,” lanjut Yohanes.
Di titik ini, PBHI mendesak pemerintah mempercepat pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang sebelumnya sudah diminta langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini diharapkan tak hanya jadi wadah elit-elit pejabat, tapi juga melibatkan organisasi buruh, LSM, dan masyarakat sipil yang paham betul kondisi di lapangan.
“Jangan sampai Satgas PHK cuma diisi orang-orang menara gading. Masalah buruh itu adanya di akar rumput. Kalau butuh bantuan, kami siap turun,” tegas Yohanes.
Ia juga mengingatkan bahwa problem ketenagakerjaan bukan cuma soal pemecatan atau ijazah ditahan. Di balik itu semua, ada soal besar yang lebih struktural: niat baik alias good will pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
“Pekerja bukan cuma butuh perlindungan hukum, tapi juga jaminan kesejahteraan. Itu tanggung jawab negara. Jadi, ayo dong, pemerintah serius bikin kebijakan yang berpihak pada buruh,” tutupnya. (Yudha Krastawan)
