Pertama, tahap awal implementasi, banyak program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Hilirisasi, Danantara, dan Koperasi Merah Putih masih dalam tahap uji coba.
“Dampak nyatanya belum dirasakan publik. Ini program besar yang manfaatnya akan terasa tapi memerlukan waktu lebih panjang,” tukasnya.
Lalu alasan yang kedua, pertumbuhan ekonomi di bawah target. Di kuartal ini, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat di bawah 5%, terlalu lemah untuk menyerap tenaga kerja secara masif.
Dalam politik ekonomi, angka 5% adalah garis batas antara harapan dan kekhawatiran.
Ketiga, ekspektasi yang terlampau tinggi. Dan keempat, gelombang PHK masif. Hanya dalam dua bulan pertama tahun ini (1 Januari – 10 Maret), 73.992 kasus PHK tercatat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Di balik angka itu ada cerita anak putus sekolah, cicilan rumah macet, dan warung yang tak jadi buka.
“PHK tak hanya melanda buruh, industri hotel dan restoran, tapi juga pekerja intelektual seperti wartawan,” ungkapnya.
Muncul pertanyaan, mengapa kepuasan tetap tinggi di tengah dua rapor merah ini? Adjie menjelaskan, paradoks ini menarik. Meski tekanan ekonomi dirasakan luas, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan tetap tinggi.
