PNS dan ASN Wajib Tahu, Ini Aturan Dinas Terbaru versi Standar Biaya Masukan 2026

Iqbal Published 05 Jun 2025, 14:30

4 Min Read

Menkeu Sri Mulyani mengumumkan pembentukan Pansel pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

Ilustrasi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR. Foto: Kemenkeu

Standar biaya ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran. Dengan demikian penggunaan anggaran tidak hanya pada pada sisi pencapaian target (output) melainkan juga di sisi input.

Penyusunan kebijakan standar biaya masukan (SBM) yang makin berkualitas menjadi salah satu pilar proses pencapaian efisiensi alokasi (allocation efficiency).

Kebijakan SBM TA 2026 memuat beberapa penyesuaian atau perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana penetapan besaran satuan biaya juga melibatkan beberapa pihak, antara lain BPS, Akademisi, serta koordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait.

Penyesuaian dan perubahan tersebut antara lain:

1. Penghapusan Satuan Biaya, yaitu:

a. penghapusan satuan biaya komunikasi dengan pertimbangan telah berakhirnya status pandemi Covid-19 sehingga kebijakan pemberiannya perlu disesuaikan.
b. penghapusan pemberian uang harian (uang saku) Rapat Full Day. Sementara untuk uang harian Rapat Halfday sudah dihapuskan sejak TA 2025