Selain itu, Rakor juga membahas tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan lintas negara, serta penguatan stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Efektivitas dan efisiensi kunjungan ini didorong oleh posisi NTT yang strategis. Kami akan dalami dan tampung berbagai temuan di lapangan untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Presiden melalui Menko Polkam,” ujar Oka Prawira.
Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan Perpres 141/2024, Kemenko Polkam memiliki mandat untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga yang bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan keamanan nasional.
Fokus pada peningkatan kualitas SDM turut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol. Desman Tarigan, yang menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat. “Program ini bukan sekadar pendidikan, melainkan menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila. Pendidikan karakter harus tertanam sejak usia dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham menyimpang,” tegasnya.
