Pendekatan anggaran yang tidak memihak pada hunian vertikal berpotensi memperparah backlog perumahan nasional yang sudah kronis.
Desakan P3S kepada Pemerintah:
Presiden Prabowo diminta turun tangan langsung untuk mengembalikan bahkan meningkatkan anggaran rusun sesuai urgensinya.
Audit publik menyeluruh terhadap penggunaan dana dukungan manajemen yang justru naik di tengah pemangkasan anggaran pembangunan.
Revisi total skema BSPS agar inklusif terhadap masyarakat miskin kota yang tidak punya lahan dan sangat bergantung pada solusi vertikal.
“Sudah saatnya Kementerian PKP menghentikan budaya rapat-rapat dan pelatihan internal sambil membiarkan jutaan keluarga Indonesia tidur di rumah tak layak huni. Ini bukan sekadar ironi — ini sebuah pengkhianatan terhadap amanat keadilan sosial!” pungkas Jerry Massie. (Sol)
