“Ini bentuk pengabaian terang-terangan terhadap krisis hunian yang makin parah, khususnya di wilayah perkotaan dan padat penduduk. Seolah-olah rakyat miskin bisa disuruh bersabar sambil kementerian sibuk mengatur pelatihan dan publikasi,” kritik Jerry, yang juga peneliti dari American Global University (AGU).
P3S memang mengapresiasi penambahan anggaran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebesar Rp 177,65 miliar — menaikkan target pembangunan dari 38.504 menjadi 45.073 unit. Namun, program ini dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat miskin perkotaan yang tidak punya tanah sama sekali.
“BSPS lebih cocok untuk mereka yang sudah punya lahan. Tapi bagi masyarakat urban yang hidup di gang-gang sempit tanpa akses tanah, rusun adalah satu-satunya harapan — dan justru itu yang dipotong. Ini jelas keliru arah kebijakannya,” tegasnya.
Catatan Kritis P3S:
Lebih dari 7 juta keluarga Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni, mayoritas di kawasan perkotaan.
Kawasan kumuh terus meluas, sementara anggaran penanganannya stagnan di angka Rp133,6 miliar — tanpa kenaikan sepeser pun.
