Sedangkan pada bidang permukiman sebesar Rp4,11 triliun antara lain perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, dan pembangunan bangunan gedung. Bidang prasarana strategis sebesar Rp13,53 triliun antara lain Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, sekolah rakyat, perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, prasarana perekonomian, prasarana olahraga, prasarana cagar budaya, prasarana kesehatan, prasarana peribadatan, dan prasarana strategis lainnya. Sementara, untuk dukungan manajemen lainnya dialokasikan Rp0,91 triliun.
“Namun, berdasarkan hasil exercise mandiri, kami masih memerlukan tambahan anggaran untuk TA 2026 sebesar Rp68,88 triliun yang terdiri dari program teknis Rp65,28 triliun dan program dukungan manajemen Rp3,6 triliun,” tambah Menteri Dody.
Kebutuhan tambahan untuk program strategis mencakup swasembada pangan Rp4,92 triliun, penyelesaian kontrak tahun jamak Rp12,01 triliun, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp2,26 triliun, kegiatan baru Rp17,62 triliun, vokasi Rp0,01 triliun, dukungan teknis pusat/balai Rp3,51 triliun, pengadaan lahan Rp2,49 triliun, dana tanggap darurat bencana Rp0,55 triliun, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)/padat karya Rp3,98 triliun, operasi/preservasi/optimalisasi infrastruktur eksisting Rp6,03 triliun, sekolah rakyat Rp10 triliun, dan dukungan DOB Papua Rp1,77 triliun. Sedangkan, dukungan manajemen mencakup belanja pegawai Rp2,84 triliun dan belanja non operasional Rp0,76 triliun.
