Penulisan Sejarah Ulang Tak Akui Pemerkosaan Massal Tahun 1998, Ketua DPR Ingatkan Pidato Presiden BJ Habibie

IPOL.ID – Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons pro-kontra penulisan ulang sejarah Indonesia yang diminta ditunda oleh Komisi X DPR.

Puan menghormati Kementerian Kebudayaan yang tetap ingin melanjutkan penulisan ulang sejarah, namun ia meminta agar dilaksanakan dengan sejelas-jelasnya.

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” ungkap Puan saat ditanya wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, melansir Sabtu (12/7/2025).

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan Kementerian Kebudayaan ditunda bahkan dihentikan. Sebab sudah menuai banyak kontroversi. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menbud Fadli Zon, kemarin.

Baca Juga

Krisis Murid di Sekolah Negeri Meluas, Puan Desak Pemerintah Bertindak

Tetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Kebudayaan Tekankan Keberagaman dan Toleransi

Pemerintah Didesak Untuk Siapkan Mitigasi Strategis Pengendalian Karhutla

Namun usai rapat kerja, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah tetap dilanjutkan. Ia juga menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah dilakukan oleh sejumlah sejarawan profesional dari berbagai wilayah.