IPOL.ID – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, mengungkap dugaan adanya praktik ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, dapur fiktif tersebut merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘kuota penuh’.
Ia menjelaskan, istilah ‘kuota penuh’ kerap digunakan untuk menolak calon dapur yang sebenarnya sudah lolos survei.
Ironisnya, penolakan itu justru membuka jalan bagi penempatan kepala dapur yang dinilai tak memenuhi kompetensi.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi, Kamis (14/8).
Politikus Partai NasDem itu menyebut menerima banyak laporan serupa. Di sejumlah wilayah, calon dapur yang terdata lolos survei di portal resmi BGN tiba-tiba ditolak dengan alasan kuota kecamatan penuh. Namun, kenyataannya lokasi tersebut sama sekali belum memiliki bangunan dapur.
