Haidar Alwi menegaskan, isu kenaikan pajak daerah harus ditangani secara transparan, mengedepankan komunikasi yang membangun antara pemerintah daerah dan masyarakat. “Kebijakan fiskal daerah tidak boleh menjadi pemicu perpecahan antara rakyat dan pemerintah. Disinilah aparat kepolisian memiliki peran vital sebagai penengah sekaligus pelindung semua pihak,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menambahkan, demonstrasi adalah hak demokratis, namun tetap harus berjalan damai dan tidak merugikan pihak manapun. Di sisi lain, polisi memiliki kewajiban menjaga agar unjuk rasa tidak bergeser menjadi aksi anarkis yang merusak tatanan sosial dan keamanan publik.
Menurut Haidar Alwi, kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membawa paradigma baru dalam pengelolaan keamanan, khususnya dalam pengamanan aksi massa. Konsep Presisi, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, telah menjadi acuan yang membimbing seluruh jajaran Polri untuk mengutamakan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional.
