Setiap tahun ditargetkan terbentuk 100 batalyon dengan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.
Namun, Nurhadi menilai alokasi anggaran dalam jumlah besar untuk pembentukan batalyon berpotensi menggerus belanja sosial yang lebih mendesak, seperti MBG untuk pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil.
“Kalau setiap tahun emerintah mengalokasikan dana besar untuk 100 batalyon, maka yang tergerus adalah anggaran sosial. Artinya, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis yang menjadi kebutuhan nyata anak-anak bangsa bisa terpinggirkan. Apa artinya bicara tentang swasembada pangan kalau anak-anak sekolah masih berangkat dengan perut kosong?” katanya.
Dia pun menuntut transparansi penuh dari Pemerintah terkait rencana anggaran untuk proyek pembentukan 500 batalyon ini.
“Berapa triliun yang akan dihabiskan untuk membangun batalyon baru? Apakah rakyat dijamin tetap mendapat jatah gizi, ataukah justru harus rela dikorbankan demi proyek-proyek yang elitis dan simbolis?” ucapnya.
Lebih lanjut, Nurhadi mengingatkan bahwa keamanan nasional tak hanya sebatas soal pertahanan militer, melainkan juga jaminan atas kebutuhan dasar rakyat.
