Palestina Bentuk Komite Konstitusi Menuju Negara Penuh

Saat ini, Otoritas Palestina diatur oleh Undang-Undang Dasar, yang menetapkan sistem multi-partai yang demokratis. Pasal 115 dari undang-undang ini memungkinkan Undang-Undang Dasar tetap berlaku selama masa transisi hingga konstitusi baru diberlakukan. (far)