Ipol.idIpol.id
Aa
  • Home
  • News
  • Nasional
    • Jabodetabek
    • Jakarta Raya
    • Nusantara
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Kriminal
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Si Ipol
  • Opini
  • More
    • Video
    • Gaya hidup
    • Sosok
    • Tekno/Science
    • Galeri
    • Indeks Berita
Reading: Legislator Soroti Lonjakan PBB, Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Share
Ipol.idIpol.id
Aa
Cari berita disini...
  • Home
  • News
  • Nasional
    • Jabodetabek
    • Jakarta Raya
    • Nusantara
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Kriminal
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Otomotif
  • Si Ipol
  • Opini
  • More
    • Video
    • Gaya hidup
    • Sosok
    • Tekno/Science
    • Galeri
    • Indeks Berita
Follow US
  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan IPOL.ID
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Ipol.id > Headline > Legislator Soroti Lonjakan PBB, Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Headline

Legislator Soroti Lonjakan PBB, Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Farih
Farih Published 20 Aug 2025, 10:01
Share
3 Min Read
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Foto Parlementaria
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Foto: Parlementaria
SHARE

IPOL.ID – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang drastis di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera merespons isu ini agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dia menuturkan, kenaikan PBB-P2 sering kali dijadikan andalan oleh kepala daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan ini justru memicu masalah baru karena lonjakan tarif yang tidak terkendali.

“Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah,” kata Khhozin dalam keterangannya dikutip Rabu (20/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut beberapa penyebab lonjakan tarif PBB yang fantastis. Salah satunya adalah penundaan penyesuaian tarif selama bertahun-tahun, yang membuat kenaikan terasa sangat tinggi saat kebijakan baru diterapkan.

Baca Juga

Menu MBG di sebuah SMK di Pekalongan diduga mengandung belatung. Foto: Tangkapan layar TikTok @suaraakarrumputt
Menu MBG Berbelatung di Pekalongan Viral, DPR Geram
Legislator Golkar Soroti Potensi Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta
DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Setelah 2 Dekade Tertunda

Selain itu, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan pada penilaian tim appraisal sering kali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

123Next Page
GN

Follow Akun Google News Ipol.id

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami
TAGGED: dpr, pajak, PBB
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Copy Link
Previous Article Presiden Palestina Mahmoud Abbas Palestina Bentuk Komite Konstitusi Menuju Negara Penuh
Next Article Ilustrasi dokter. Foto Freepik Isu Dokter Dibayar Rp2.000 per Pasien, BPJS Kesehatan: Tidak Benar

TERPOPULER

TERPOPULER
Ilustrasi Tanda Zodiak. Foto: Istock @bymuratdeniz
Gaya hidup

12 Ramalan Zodiak Hari Ini, Sabtu 9 Mei 2026: Cinta, Karier, dan Keuangan

nofollow
Viral Video Remaja Diduga Mesum di Taman Balai Kota Panggul Trenggalek
09 May 2026, 16:33
Hukum
Pengusaha Heri Black Absen dari Panggilan KPK
09 May 2026, 10:18
Nasional
Jejak Bakti untuk Negeri, 8 Insan PLN Terima Tanda Kehormatan dari Presiden RI
09 May 2026, 12:32
Ekonomi
Tampil di FHA 2026, Dukungan BRI Bantu UMKM Asal Papua “Japamo” Tarik Minat Buyer Internasional
09 May 2026, 11:28
Ipol.idIpol.id
Follow US

IPOL.ID telah diverifikasi oleh Dewan Pers
Sertifikat Nomor 1084/DP-Verifikasi/K/IV/2023
https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers

Copyright © IPOL.ID. All Rights Reserved.

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan IPOL.ID
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
Logo Ipol.id Logo Ipol.id
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?