Konsorsium lalu menghapus rencana PLT Biogas, menaikkan kapasitas listrik menjadi 40 MW, sekaligus menurunkan harga jual ke 11,5 cent. Skema ini memunculkan kritik: dokumen disusun belakangan, sementara proyek didorong berjalan lebih dulu.
Risiko Digugat
P3S juga menyoroti pola pengalihan beban tanggung jawab. Sejak awal, Pemkot memikul kewajiban BLPS hingga infrastruktur.
Namun perlahan, beban itu dialihkan ke pihak konsorsium. Saat konsorsium kewalahan, mereka kemudian menoleh ke pemerintah pusat untuk meminta dukungan tambahan.
“Publik makin bingung, proyek ini sebenarnya untuk siapa? Untuk warga Tangerang atau untuk segelintir pihak yang berkepentingan?” kritik Jerry.
Rangkaian perubahan—mulai BLPS yang dihapus, janji PLT Biogas yang raib, hingga inkonsistensi dokumen lelang, PKS, dan addendum—membuat publik kian meragukan arah proyek ini.
“Cari solusi sekarang, jangan sampai muncul gugatan. PSN ini seharusnya demi kepentingan masyarakat dan negara, bukan untuk segelintir pemain,” tegas Jerry.
