IPOL.ID- Kenaikan biaya operasional RT dan RW yang direncanakan hanya 25 persen pada Oktober 2025 mendatang menimbulkan tanggapan beragam dari masyarakat.
Kenaikan Rp500 ribu, dinilai tidak signifikan lantaran operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya melebihi Rp2,5 juta untuk keperluan warga.
Menyikapi itu, anggota Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak mengingatkan tentang janji kampanye gubernur Pramono pada pilkada 2024 lalu, khusus terkait dengan kenaikan biaya operasional RT dan RW 100 Persen
“Dengan kenaikan 25 persen, berkembang istilah di RT dan RW lebih baik tidak perlu ada kenaikan biaya operasional RT dan RW. Karena kegiatan yang sudah berjalan selama ini akan lamsam, dan tidak menimbulkan polemik,” ujar Lazarus, Kamis (25/9/2025).
Dikatakan politisi yang terpilih dari dapil Jaksel itu, biaya operasional RT dan RW tergolong sangat tinggi.
Karenanya, sambung dia Fraksi Demokrat dalam rapat-rapat Komisi menyuarakan pemberian biaya operasional bagi kader PKK dan Posyandu. “Sehingga kegiatan dari kader PKK tidak membebani biaya operasional RT dan RW. Sebab kita tahu, operasional RT dan RW yang didapatkan setiap bulan itu hanya numpang lewat. Hal itu disebabkan tingginya kegiatan di lingkungan,” katanya.
