Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa asuransi sosial seperti Taspen memegang kepentingan jutaan aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan. Karena itu, setiap potensi masalah keuangan di Taspen dapat berdampak luas pada stabilitas fiskal maupun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“OJK harus diberi kewenangan penuh, jangan sampai masalah-masalah pengelolaan keuangan Taspen nanti berulang seperti yang terjadi di Asabri atau Jiwasraya,” tambah legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.Dengan masuknya Taspen di bawah pengawasan OJK, diharapkan tata kelola perusahaan menjadi lebih akuntabel. Harris menegaskan, langkah ini juga akan memperkuat posisi hukum OJK dalam melakukan tindakan pengawasan maupun intervensi bila ditemukan penyimpangan. (tim)
