Situasi kian janggal ketika Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam kepemilikan dapur SPPG. Fakta ini menimbulkan kecurigaan serius tentang potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain integritas, FWK menyoroti besarnya anggaran MBG. Untuk tahun 2026, program ini menyedot Rp335 triliun dari total Anggaran Pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. “Lebih dari sepertiga anggaran pendidikan dialihkan ke program makan bergizi gratis yang masih carut-marut. Akibatnya, kualitas pendidikan—mulai dari peningkatan kompetensi guru hingga infrastruktur sekolah—terancam terbengkalai,” ujar Raja.
Dalam diskusi yang dihadiri 18 wartawan senior lintas bidang tersebut, FWK menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh disertai audit investigatif terhadap anggaran dan mekanisme distribusi MBG. Tanpa keterbukaan dan pengawasan yang ketat, mereka memperingatkan, program ini berisiko berubah menjadi proyek politik yang mengorbankan kesehatan publik sekaligus masa depan generasi muda. (bam)
