Sementara itu, Usman Hamid menegaskan pentingnya membangun kepolisian yang demokratis dan humanis agar pelayanan publik menjadi prioritas. Dengan begitu, kekerasan dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan.
Selain itu, Usman menilai sistem pengawasan Polri perlu diperkuat. Meski secara formal ada lima lapis pengawasan mulai dari internal, eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga sipil, namun implementasinya belum maksimal.
“Karena itu, pengawasan sipil menjadi benteng terakhir agar Polri tetap berpijak pada jalur demokrasi,” pungkas Usman. (bam)
