Ribuan Anak Keracunan, WHO Ingatkan Lima Pemicu Utama pada Kasus Makanan Bergizi Gratis

Bambang Published 29 Sep 2025, 13:32

3 Min Read

Hari Ini KPK Bakal Periksa Pengusaha Billy Haryanto Terkait Kasus Suap DJKA Kemenhub IPOL.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pada Senin (29/9/2025), KPK telah memanggil pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras (BH) untuk diperiksa sebagai saksi. “Pemeriksaan atas nama BH, wiraswasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (29/9/2025). Sementara ini, KPK belum dapat memerinci materi pemeriksaan yang akan digali penyidik terhadap saksi. Biasanya, materi pemeriksaaan akan diumumkan setelah pemeriksaan saksi rampung "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ujar Budi. Sebelumnya, Billy Haryanto telah disebut dalam persidangan kasus tersebut dengan terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan, pada 9 November 2023. Billy disebut memperoleh uang dari Direktur Utama PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto sebesar Rp3,2 miliar atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso untuk paket JGSS 4. Selain proyek di Solo, Billy juga memperoleh uang atas proyek di Balai Teknik Jawa Timur dengan total Rp2,2 miliar yang juga dikerjakan oleh Dion Renato. Untuk pekerjaan jalur KA ruas Bogor-Sukabumi di Jawa Barat, Billy juga memperoleh uang sebesar Rp1,6 miliar. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Hal tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Para tersangka kini tengah menjalani penahanan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.(Yudha Krastawan)

Ryan Bayusantika menambahkan bahwa faktor higienitas adalah elemen vital. Kualitas air, peralatan memasak, hingga perilaku pekerja dapur (food handler) harus diperhatikan dengan ketat.

“Hal ini diatur jelas dalam regulasi. Jika kebersihan diabaikan, risiko keracunan akan selalu ada,” ujarnya.

Rangkaian temuan dari Labkes Jabar serta penjelasan WHO disebut sebagai alarm keras bagi penyelenggara program MBG. Pemerintah diminta segera memperbaiki standar pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan agar kasus keracunan massal tidak kembali terulang.(Vinolla)