IPOL.ID-Pemerintah Pusat dipastikan bakal melakukan pemotongan terhadap dana bagi hasil (DBH) untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16 triliun.
Walhasil, dengan adanya pemotongan DBH tersebut. Berdampak pada APBD DKI yang sebelumnya sudah dirumuskan Rp95 triliun menjadi pada kisaran
Rp82 triliun.
Ditengah pengurangan anggaran belanja daerah pada 2026. Anggota DPRD DKI Komisi D, Yusuf meminta agar anggaran yang berkaitan dengan penanganan banjir tetap dipertahankan dalam pagu anggaran yang bakal dibahas ulang DPRD DKI Jakarta.
“Khusus untuk penanganan banjir, anggaran tersebut harus dipertahankan. Karena saat ini persoalan banjir masih sangat krusial di Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu, Senin (20/10/2025).
Selain persoalan banjir, Sekretaris Fraksi PKB di DPRD DKI itu pun memerhatikan anggaran di Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Minimnya lahan pemakaman di Jakarta, kata anggota DPRD DKI tiga periode itu harus menjadi perhatian khusus pemprov DKI.
“Banyak masyarakat yang sering merasa kesulitan mencari lahan pemakaman saat keluarganya terkena musibah. Hal itu dikarenakan lahan pemakaman di Jakarta sudah tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan warga Jakarta,” bebernya.
