Purbaya mengaku paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur tersebut. Ia juga melihat anggaran atau duit transfer ke daerah yang dipotong memang terlalu banyak, tetapi ia belum bisa mengabulkan permohonan para kepala daerah itu sekarang. Misalnya, terkait pelimpahan pembayaran gaji pegawai pemda kepada pemerintah pusat.
“Belum kita putuskan (usul agar pemerintah pusat menanggung semua beban gaji pegawai pemda),” tegas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat.
“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” jelasnya.
Kendati demikian, Purbaya berjanji menambah lagi anggaran TKD tahun depan, asalkan ekonomi Indonesia sudah bagus. Itu akan tercermin dari pendapatan pajak yang naik hingga tidak ada lagi kebocoran dari sisi kepabeanan dan cukai.
