Langkah ini, menurutnya, penting untuk mencegah stagnasi pembangunan serta menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Saya menyarankan agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendudukkan persoalan ini. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak tahu ada anggaran mengendap sebesar itu,” paparnya.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak. Jangan sampai pembangunan nasional terganggu hanya karena persoalan teknis di daerah,” pungkasnya. (far)
