Politisi Fraksi Golkar ini menilai perlu segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan publik maupun distorsi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kalau tidak ada penjelasan yang jelas, ini bisa menimbulkan kebingungan dan kontraproduktif. Di satu sisi kepala daerah meminta tambahan anggaran, tapi di sisi lain ada dana besar yang belum digunakan. Ini harus disinkronkan dan dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Doli mengingatkan agar pengelolaan dana transfer ke daerah dilakukan dengan tata kelola yang baik dan bersih dari praktik korupsi.
Setiap rupiah anggaran yang diberikan pemerintah pusat harus berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Tentu bagi pemerintah daerah harus ada jaminan bahwa dana transfer itu dikelola secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada penyelewengan. Tujuannya jelas, agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” katanya.
Ia pun mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah guna menelusuri penyebab dana mengendap tersebut.
