IPOL.ID – Fenomena ratusan triliun rupiah anggaran daerah yang belum terserap dan mengendap di perbankan menjadi sorotan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tercatat sekitar Rp234 triliun anggaran daerah masih mengendap di berbagai bank, baik nasional maupun daerah.
Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola dana pembangunan, terutama terkait fenomena dana daerah yang tidak terserap itu.
“Misinya adalah agar pembangunan di seluruh wilayah bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita berharap percepatan pembangunan daerah dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Namun, ironinya, masih ada ratusan triliun rupiah dana APBD yang mengendap di bank,” ujar Doli dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).
Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi kontradiktif ketika di satu sisi pemerintah daerah mengaku kekurangan dana, tetapi di sisi lain masih terdapat anggaran yang tidak terserap.
