Rafik menegaskan bahwa langkah yang diambil pihaknya bukanlah bentuk oposisi terhadap pemerintah, melainkan seruan moral agar kebijakan publik tetap dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada warga. Menurutnya, lonjakan tajam tarif air tanpa kejelasan di tengah tekanan ekonomi hanya akan memperbesar ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dengan tekanan masyarakat yang terus meningkat, isu lonjakan tarif PAM Jaya diperkirakan akan menjadi salah satu persoalan besar yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi menjaga stabilitas layanan vital yang menyangkut kebutuhan dasar warga. (Yudha Krastawan)
